On the Tokyo MOU Gray List, Global Trust In Indonesian Ships Is Expected to Increase.
24 June 2020 - 14:45, by , in Umum, Comments off

Exiting the position from the Tokyo MOU blacklist and now being in the Gray List position, Indonesian cargo owners will have a positive impact and confidence so that more Indonesian vessels able to serve cargo on the global scene.

The Director of the Sea and Coast Guard Unit (KPLP), Ahmad, said after showing a good record during 2019 in terms of ensuring Indonesian ships sailing abroad had fulfilled the ship’s seaworthiness aspects that were regulated in Tokyo MOU requirements, now Indonesia was in the Gray position Tokyo MOU List which was previously in Black List position.

This is based on the results of the Tokyo MOU 2019 Annual Report issued by the Tokyo MOU which states that currently Indonesia’s position has come out of the Black List and occupies the Gray List position and subsequently, Indonesia is preparing to go to the White List at the Tokyo MOU.

“The results of the annual report or the Tokyo MOU 2019 Annual Report is a collection of all commercial vessel inspections conducted by the Tokyo MOU Member States where there are 21 full member countries or full membership countries,” Ahmad said, on Thursday (5/14/2020).

According to him, Indonesia’s success in getting out of this black list is inseparable from the results of hard work and efforts made by the Government of Indonesia in this case the Ministry of Transportation cq. Directorate General of Sea Transportation, which one of them in 2018 through Circular of the Director General of Hubla Number. UM.003 / 11/8 The DJPL-18 requires that all Indonesian-flagged vessels going abroad must be strictly inspected by the Ship Safety Inspection Officer together with the Foreign Vessel and Security Vessel Official (PSCO).

“This Director General of Hubla Circular gives legality to the Foreign Ship Supervisors (PSCO) to be even more stringent in providing supervision of Indonesian-flagged vessels that will sail abroad,” he explained.

For ships which have been found to be inadequate by PSCO, there is a risk that the ship will be detained and won’t be allowed to depart and won’t be given a Sailing Approval Letter (SPB).

“This very strict examination now has a positive impact on shipping in Indonesia, with Indonesia’s input into the Gray List, which with further efforts we hope to enter the White List for the coming year,” he said.

The Ministry of Transportation assessed that Indonesia’s participation in the Tokyo MoU membership provided a number of benefits in maintaining ship safety and safety standards.

 

 

Language : Bahasa

 

 

JAKARTA – Keluarnya posisi Indonesia dari blacklist Tokyo MOU dan kini berada di posisi Grey List, akan memberikan dampak positif maupun kepercayaan bagi pemilik muatan sehingga akan lebih banyak lagi kapal Indonesia yang melayani muatan di kancah global.

 

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad, mengatakan setelah menunjukan catatan yang baik selama tahun 2019 dalam hal memastikan kapal-kapal Indonesia yang berlayar keluar negeri telah memenuhi aspek kelaiklautan kapal yang diatur dalam persyaratan Tokyo MOU, kini Indonesia berada di posisi Grey List Tokyo MOU yang sebelumnya berada di posisi Black List.

Hal tersebut berdasarkan hasil Laporan Tahunan atau Annual Report Tokyo MOU 2019 yang dikeluarkan oleh Tokyo MOU yang menyebutkan bahwa saat ini posisi Indonesia sudah keluar dari Black List dan menempati posisi Grey List dan selanjutnya, Indonesia bersiap menuju White List di Tokyo MOU.

“Hasil laporan tahunan atau Annual Report Tokyo MOU 2019 ini merupakan kumpulan dari seluruh pemeriksaan kapal kapal niaga yang dilakukan oleh negara negara Anggota Tokyo MOU dimana terdapat 21 negara full member atau negara keanggotaan penuh,” ujar Ahmad, pada Kamis (14/5/2020).

Menurutnya, keberhasilan Indonesia keluar dari black List ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jendral Perhubungan Laut, dimana salah satunya pada tahun 2018 melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor. UM.003/11/8 DJPL-18 mewajibkan agar seluruh kapal berbendera Indonesia yang akan keluar negeri harus diperiksa secara ketat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal bersama dengan Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO).

“Surat Edaran Dirjen Hubla ini memberikan legalitas kepada para Pengawas Kapal asing (PSCO) untuk lebih ketat lagi dalam memberikan pengawasan terhadap kapal kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar keluar negeri,” paparnya.

Bagi kapal-kapal yang dari hasil pemeriksaan oleh PSCO ditemukan kekurangan yang beresiko kapal akan detained atau ditahan dan tidak diperbolehkan diberangkatkan serta tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“Pemeriksaan yang sangat ketat inilah yang sekarang membawa dampak yang positif bagi pelayaran di Indonesia, dengan di masukannya Indonesia kedalam Grey List yang selanjutnya dengan upaya upaya yang lebih keras lagi kita harapkan dapat masuk kepada White List untuk tahun mendatang,” ucapnya.

Kementerian Perhubungan menilai partisipasi Indonesia dalam keanggotaan Tokyo MoU memberikan sejumlah benefit dalam menjaga standard keamanan dan keselamatan kapal.

Source : http://beritakapal.com/

About author:
Indonesia’s Largest Maritime and Offshore Industry Exhibition.

Comments are closed here.