Pemerintah Menawarkan 14 Pelabuhan ke BUMN dan Swasta
Foto 1
9 November 2018 - 15:08, by , in Umum, Comments off

Jakarta, Pembangunan Infrastruktur dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dijadikan sebagai fokus utama, Jokowi telah memantapkan komitmen untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim,  dengan memacu paradigma pembangunan maritim yang berkeadilan, yang didedikasikan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menggunakan strategi yang berfokus pada pembanguna infrastruktur di sektor tranportasi laut yang dikenal dengan Tol Laut.

Pengembangan Tol Laut juga dipercaya sebagai cara untuk  menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mengintegrasikan hampir seluruh pelahuhan-pelabuhan di Indonesia Sehingga diharapkan proses distribusi barang (terutama bahan pangan) di Indonesia menjadi semakin mudah sehingga dapat menggerakan roda ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai salah satu keseriusannya Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menawarkan 14 pelabuhan untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta dengan total investasi Rp 96,6 triliun. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo menyebutkan 14 pelabuhan tersebut adalah Bau-Bau, Anggrek Gorontalo, Belang-Belang, Tahuna, Tobelo, Wanci, Serui, Kaimana, Pomako, Saumlaki, Dobo, Banggai, Labuan Bajo dan Namlea.
Dengan skema kerja sama antara pemerintah dengan Badan Usaha, pemerintah dapat mengalokasikan APBN untuk pembangunan infrastruktur lain sehingga pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah berharap agar swasta berperan juga dalam pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung pemerintah. “Skema KPBU bisa mendorong percepatan pembangunan infrastruktur tanah air. Oleh karena itu Pelabuhan harus dikelola secara profesional akuntabel dan transparan,” tutup Tohir.

Sebagai informasi, untuk sektor kepelabuhanan, selain skema KPBU, implementasi kerjasama Pemerintah dengan Swasta atau dalam hal ini Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 dilaksanakan melalui skema konsesi.

Sumber : emaritim.com

About author:
Indonesia’s Largest Maritime and Offshore Industry Exhibition.

Comments are closed here.